Evaluasi

Terkait cuti beribadah

5 dilihat January 5, 2026 0

Tindak Lanjut Monev Cuti Pegawai

11 dilihat June 4, 2025 0

LKE ZI

9 dilihat February 4, 2025 0

Edit penilaian 360

0 dilihat February 5, 2024 0

Edit penilaian 360

77 dilihat February 5, 2024 4

solusi tidak ramah perlindungan data pribadi

40 dilihat February 5, 2024 0

Perjalanan dinas UPT ke Badan POM

53 dilihat May 19, 2023 0

Uang Transport Perjalanan Dinas

155 dilihat April 26, 2023 1

PLT menempati Rumah Dinas

27 dilihat April 26, 2023 0

Honor Pengelola PNBP menggunakan sumber dana RM

16 dilihat April 3, 2023 0

Apakah tetap melakukan tugas pemeriksaan sarana pangan dan sarana pelayanan kefarmasian dengan konsekuensi menerima gratifikasi yang wajib dilaporkan?

14 dilihat July 22, 2022 0

Perbedaan aplikasi sangintegritas dan we care untuk pelaporan pengaduan

5 dilihat July 19, 2022 0

Terkait Gratifikasi, Benturaran Kepentingan, whistleblowing system

10 dilihat July 18, 2022 1

Transport Perjalanan Dinas

107 dilihat June 8, 2022 0

Pembebanan Biaya Pemeriksaan Covid -19

3 dilihat February 8, 2022 0

Perjalanan Dinas

50 dilihat November 19, 2021 0

Izin bertanya tim solusi. Mengenai perjalanan dinas dalam rangka koordinasi stake holder untuk pengujian apakah diperbolehkan? Bukankah untuk fungsi koordinasi merupakan tugas dari bidang Infokom, Bidang Pemeriksaan atau TU, karena mengingat bidang pengujian dalam fungsinya seharusnya bekerja di belakang layar, sehingga tidak bisa diintervensi maupun mengintervensi stakeholder atau unit kerja pemerintah lainnya? Kegiatannya antara lain berkunjung ke dinas terkait misalnya dinas perikanan, dinas perternakan, dinas pertanian dll. Apakah memang ada target atau tupoksi atau kepentingan dari pengujian untuk melaksanakan pekerjaan ini. Apa bentuk atau kategori output yang bisa dipertanggungjawabkan dari kegiatan ini? Bidang pengujian menyatakan bahwa jika kegiatan ini telah keluar di DIPA Balai artinya pekerjaan ini telah disetujui pihak inspektorat, sehingga Ka Balai yang baru dan PPK tinggal menyetujui pelaksanaan kegiatan. Bagaimana cara PPK mendapatkan informasi jika memang pihak inspektorat telah menyetujui kegiatan ini? Mohon pencerahannya, terima kasih.

39 dilihat April 16, 2021 0

Ada kegiatan paket meeting FD dihotel di jakarta, berdasarkan SBM 2020 terdapat rate harga FD untuk eselon 1 dan 2 sebesar = 510 dan eselon 3 kebawah = 433. Total peserta = 34 orang, Jika ada Eselon 1 dan 2 yg hadir sebanyak 2 orang, sisanya eselon 3 kebawah/ peserta unit lain, apakah bisa memakai harga rate FD setingkat eselon 1 untuk semua peserta yang hadir? atau sesuai rate masing-masing peserta yang hadir?. Terima kasih.

33 dilihat September 7, 2020 0

Selamat sore Bapak/ Ibu. Mau tanya terkait pengambilan survey kepuasan masyarakat (SKM) atas layanan yg diberikan oleh BPOM, apakah diperbolehkan memberikan gimmick kepada responden yang bersedia mengisi SKM tersebut? karena tidak semua pelanggan mau mengisi survey. terimakasih

41 dilihat August 14, 2020 0

Selamat siang tim Inspektorat, apakah ketentuan pelaksanaan meeting di hotel masih mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2020, dengan minimal peserta 30 orang?apakah bisa jumlahnya kurang dari 30 orang peserta, mengingat sebagian besar peserta berasal dari instansi lain dan belum semua bisa dikonfirmasi kehadirannya, tk

42 dilihat July 22, 2020 1

Mohon pencerahan, terkait penanggulangan covit 19 di lingkungan kerja. Setelah pembelian penambah imunitas tubuh yang 50 HK, apakah kami diperbolehkan menganggarkan kembali pembelian vitamin C untuk penambah imunitas pegawai?

66 dilihat June 15, 2020 1

Bagaimana pertanggungjawaban KIE secara virtual atau online

59 dilihat June 2, 2020 0

Sesuai Surat Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19 pada lampiran II poin 1, dan Surat Edaran Sestama NOMOR : HK.02.02.2.21.04.20.41 TENTANG PENEGASAN BIAYA/BELANJA YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA DIPA SATKER DALAM MASA DARURAT COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020; disebutkan pada poin 1.a. Biaya Komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet. Pembayaran biaya komunikasi Pegawai dalam rangka penyesuaian sistem kerja melalui WFH dapat dibebankan pada APBN, menggunakan Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) untuk pelaksanaan teleconference/video conference. Yang ingin kami tanyakan : 1. Apakah hal ini dapat mengakomodir biaya pelaksanaan teleconference/video conference dengan menggunakan jasa penyedia/vendor/pihak ketiga ? 2. Jika tidak, apakah bisa mengakomodir penggunaan aplikasi teleconference/video conference berlangganan bulanan, semisal zoom, hangout dsb ? Demikian kami sampaikan..Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Meiske Lucie Tumbol, S.Si., Apt PPK Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

45 dilihat April 24, 2020 1

Assalamualaikum. Selamat sore. Mohon pencerahannya. Di awal Maret saya mengambil cuti tahunan dan melakukan perjalanan keluar negri karena suami bertugas di luar negri dan kebetulan kondisinya sakit, sehingga menyebabkan saya harus pergi. Sekembalinya dari cuti saya harus makakukan pemeriksaan kesehatan di RS. Padahal saat itu masa cuti saya telah berakhir, dan sayapun sudah absen pagi, namun karena mematuhi SE tentang keharusan pemeriksaan tsb saya cek ke RS juga. Namun saya tidak diizinkan untuk mendapatkan surat tugas untuk pemeriksaan kesehatan tsb. Dan karena untuk cekbtsb butuh waktu lama, saya selesai cek sudah sore, untuk kembali ke kantor sudah melewati jam kantor. Jadi saya langsung balik ke rumah. Yang ingin saya tanyakan : 1. apakah benar saya tidak bisa mendapat surat tugas untuk cek kesehatan tsb? 2. Apakah saya mendapat hukuman disiplin karena tidak absen pulang? 3. Apakah tunjangan kinerja dan uang makan saya juga akan di potong? Terima kasih.

43 dilihat April 17, 2020 0

Balai POM di Bengkulu mempunyai 3 orang staf pengelola keuangan, sesuai dengan Peraturan PMK dialokasikan di DIPA/POK 2019 honor nya sesuai pagu dibagi 3. Selanjutnya pada awal tahun rapat keuangan PPK menyampaikan bisa dibayarkan sesuai Total Pagu untuk masing2 staf. Selanjutnya untuk PPK dibayarkan sesuai dengan pagu yang menjadi tanggungjawab (dibagi 2). Kami mohon penjelasan untuk pembayaran honor staf pengelola keuangan. terima kasih

65 dilihat September 12, 2019 3